SEKRETARIS DESA: ANTARA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PARTISIPATIF DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Standar

Desa dan permasalahan umumnya

Implementasi UU Desa No 6 tahun 2014 menjadi semacam momentum “harap-harap cemas” setelah ueforia yang terjadi mengiringi penetapan UU tersebut. Harap-harap cemas dari banyak kalangan ini terkait terselenggaranya desa yang maju, kuat mandiri dan sejahtera sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan dari implementasi UU tersebut apakah bias terselenggaran dengan baik mengingat banyaknya persolan yang relative rumit, melibatkan banyak hal serta telah berlangsung sangat lama. Sementara itu khalayak umum yang dibayangkan hanyalah besarnya transfer dana dari pusat untuk pemerintahan desa sebagaimana sebagaimana amanat UU ini. Setidaknya UU Desa ini juga adalah UU pertama yang secara spesifik mengatur desa dimana sebelumnya desa hanyalah salah satu bagian dari pasal-pasal dalam UU tentang pemerintah daerah.

Hal penting yang patut diapresiasi dari UU Desa ini adalah keberanian pemerintah untuk tegas secara dalam UU ini bagaimana kewenangan yang besar diberikan pada desa dan kemudian secara konsisten keuangan untuk desa juga diperjelas secara tekstual dalam rangka pelaksanaan besarnya kewenangan desa. Sumber-sumber keuangan desa menjadi melambung tinggi secara potensial sehingga ruang gerak pembiayaan pembangunan di desa juga akan berpotensi bergerak maju secara signifikan. Problem berikutnya adalah mampukah pemerintahan desa sebagai aparatur pemerintahan terbawah sekaligus pelaksana langsung dari implementasi UU Desa ini menangkap ruh tujuannya sekaligus melaksanakannya secara baik dan benar?

Bukan rahasia lagi bahwa persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa relative rendah selain karena belum efektifnya penyelenggaraan system pendidikan nasional juga akibat selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka desa bukanlah prioritas pembangunan secara nyata. Prioritas pembangunan untuk desa selama itu baru pada level symbol dan pernyataan-pernyatan bersifat kampanye politik saja. Akibatnya SDM berkualitas berbondong-bondong ke kota bahkan SDM berskill rendah juga demikian dan mengisi pekerjaan sektor-sektor informal dan juga buruh-buruh di pabrik. Urbanisasi adalah fenomena umum bangsa Indonesia hingga saat ini dan merupakan salah satu problem besar yang harus dijawab oleh UU Desa ini dimana lapangan pekerjaan yang baik dan banyak juga tersedia di desa.

Desa juga adalah lokasi pusat kesenjangan ekonomi masyarakat dan kemiskinan. Data BPS bisa kita jadikan acuan dari hal ini yakni bahwa sampai bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin di kota adalah 8,29% dan penduduk miskin di desa sebesar 14,21%.[1] Nyaris tiap tahun tidak pernah bergeser posisi kemiskinan di desa lebih tinggi daripada di kota. Artinya belum pernah terjadi pergerakan perekonomian yang turut menggerakkan masalah kemiskinan di desa menuju ke arah peningkatan kesejahteraan warga miskin di desa. Pertanian sebagai mata pencaharian umum di desa sampai saat ini belum mampu menjadi penggerak signifikan terhadap kesejahteraan umum warga desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) juga secara umum sangat rendah sehingga roda pelaksanaan pemerintahah dan pembangunan di desa masih di dominasi pembiayaan yang bersumber dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Artinya dari sisi kemandirian pemerintan desa juga masih merupakan “pekerjaan rumah” pemerintah untuk bisa membina kemandirian ini.

Apresiasi lain yang patut kita berikan dari UU Desa ini adalah pengaturan struktur pemerintahan desa yang lebih lengkap dan terinci serta posisi posisi penting yang baru baik diseleksi secara professional oleh pemerintah melalui kementrian dan pemerintah daerah maupun yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa dalam tata laksana pemerintahan desa seperti pendamping desa (PD), pendamping lokal desa (PLD), kader pemberdayaan masyarakat dst. Namun sebagai hal baru tentu saja ini menjadi transisi membingungkan yang jika tidak didampingi dan bina secara hati-hati akan menjadi preseden yang buruk pada tahun-tahun awal implementasi.

 

Transisi Struktur Pemerintahan Dan Ketertinggalan Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan Desa

                UU 32 tahun 2004 mengatur bahwa posisi sekretaris desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Argumentasi awal dari kebijakan tersebut adalah agar sekdes menjadi pejabat karir yang lepas sama sekali dengan politicking di desa. Hal ini juga mengadopsi semacam posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang merupakan pejabat karir PNS sehingga relatif lebih bisa lepas dari politik. Tentu saja argumentasi tersebut tidak sepenuhnya benar sebab rahasia umum bahwa sekda adalah birokrat yang dipilih bupati dimana yang bersangkutan telah memiliki kedekatan atau memiliki investasi politik dalam pilkada maupun hal lainnya diluar pertimbangan teknis jabatan.

Agak berbeda problem yang terjadi di desa mengenai jabatan sekretaris desa. Posisinya sebagai PNS yang atasan langsungnya camat membuat sekdes memiliki jalur instruksi berganda antara camat dan kepala desa. Masalah kemudian timbul manakala terjadi perbedaan pendapat antara kades dan camat maka secara umum sekdes lebih mematuhi camat dan hal ini menimbulkan situasi pemerintahan desa yang tidak kondusif. Hal lain yang memicu tidak kondusifnya pemerintahan desa sebagai akibat dari posisi PNS dari sekdes ini juga menciptakan level keberanian tertentu dari sekdes sebagai PNS yang tidak bisa dipecat kades. Beberapa pertimbangan diatas kemudian membuat posisi sekdes di UU Desa ini dikembalikan sebagaimana dahulunya yakni dipilih oleh masyarakat melalui musyawah desa. Apakah ini akan lebih baik? Belum tentu sebab tetap saja ada kekhawatiran posisi ini menjadi politis dan rentan menjadi arena negosiasi kekuatan politik pasca pilkades atau bahkan jual beli kursi mengingat money politics telah demikian mengakar dimulai dari pilkades itu sendiri. Jadi memang pilihan yang sulit untuk mempersonifikasi posisi sekretaris desa dalam suatu system politik yang merit system belum menjadi budaya.

Namun UU Desa telah jelas mengarahkan sekdes dipilih melalui musyawara desa. Artinya ada periode transisi dari sekdes yang sudah terlanjur di PNS kan ini diganti menjadi sekdes yang dipilih dalam musayawarah desa. Banyak rilis dari pemerintah daerah yang akan menarik sekdes PNS ini untuk dimutasi ke SKPD yang memerlukan atau relevan. Ada juga desa yang sekdesnya kebetulan belum diangkat PNS namun tidak sedikit desa yang masih kosong posisi sekdesnya dan terpaksa menunggu turunnya juklak juknis yang jelas untuk pengadaannya. Untuk pengisian posisi ini kabar-kabar beredar hal tersebut akan diselenggarakan di bulan Juni tahun ini.

Sementara pengisian posisi jabatan sekretaris desa masih silang sengkarut masa transisi sesuai pengaturan baru undang-undang ini, reformasi birokrasi yang telah melewati gelombang dua tahapan Reformasi Birokrasi dalam grand design reformasi birokrasi di Indonesia 2010-2025 yang dicanangkan melalui Peraturan Presiden No 10 tahun 2010 sebagai acuan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik sama sekali belum menyentuh pemerintahan desa sebagai struktur pemerintah terbawah yang menyelenggarakan pelayanan publik.[2] Pada gelombang dua yang direncanakan berakhir pada tahun 2014 ini reformasi birokrasi seharusnya telah mencapai sasaran sebagai berikut ini:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Dengan area perubahan yang baik pada organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set) aparatur.[3]

Tidak sulit bagi siapapun untuk menyatakan pendapat bahwa 3 (tiga) sasaran tersebut diatas belum atau bahkan sama sekali belum terwujud pada pemerintahan desa. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di desa dihadapkan pada kenyataan money politics pilkades yang kemudian mewarnai hal-hal lain yang terkait di desa. Sasaran kedua yakni peningkatan kualitas pelayanan publik juga amat dipertanyakan mulai dari jam layanan kantor pemerintahan desa, kehadiran aparatur desa di kantor, hingga alur tata laksana dan penyelenggaraan layanan pada masyarakat yang juga belum memenuhi jaminan kualitas. Demikian juga pada sisi sasaran ketiga yakni meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi pemerintihan desa juga masih berjalan sangat lambat.

Sementara saat ini (2016) telah memasuki tahun kedua implemetasi UU Desa meskipun di tahun pertama implementasinya masih sangat terbatas. Pemerintah desa mempunyai “pekerjaan rumah” yang sangat berat untuk mengejar ketertinggalan perubahan budaya kerja organisasi pemerintahan desa yang sesuai dengan target grand design reformasi atau akan tidak menjadi bagian dari organisasi pemerintahan yang mereformasi diri sesuai arah tersebut. Disinilah posisi sekretaris desa memiliki relevansi yang sangat kuat untuk menjadi titik struktur dengan daya dorong perubahan yang sangat signifikan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan desa yang baik.


Rendahnya Kapasitas Dan Kabilitas Pengadministrasian Partisipatif

                Kapasitas dan kapabilitas pemerintahan adalah masalah klasik yang hampir dalam semua kajian tentang pemerintahan hal ini muncul sebagai masalah. Terlebih pemerintahan di tingkatan desa yang telah mengalami keterbelakangan prioritas pembangunan fisik, sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Sejak Indonesia merdeka pembangunan bersifat “kota oriented” menjadi salah satu faktor penyebab keterbelakangan pembangunan di desa.

Dalam suatu diskusi kecil terfokus (Focus Group Discussion) yang di lakukan penulis dengan beberapa Kades dan sekdes menghasilkan beberapa catatan penting tentang bagaimana sulitnya roda pemerintahan berjalan sebagai berikut:

  1. Kantor pemerintahan desa agak sulit untuk dibuat jam kerja layanan sebagaimana lazimnya kantor pemerintahan di level atasnya (kecamatan dan kabupaten) mengingat masyarakat desa bekerja pada mulai pagi hari. Mereka terbiasa mengurus urusan mereka yang terkait dengan desa dengan cara mendatangi rumah perangkat desa pada sore atau malam hari setelah bekerja.
  2. Aparatur pemerintahan desa kurang mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik yang berorientasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas personal maupun peningkatan kualitas kinerja layanan publik di desa. Pelatihan-pelatihan tersebut dirapkan berasal dari kecamatan atau kabupaten. Gambaran ketidakmampuan aparatur ini sebut oleh peserta diskusi adalah banyak sekali sekdes yang menyalakan computer saja tidak bisa. Lalu bagaimana urusan surat menyurat? Ada yang menjawab bahwa mereka pergi ke warnet untuk minta diketikkan penjaga warnet sekaligus memprint dan memperbanyak jika dibutuhkan. Sungguh ironis.
  3. Daya inisiatif yang rendah di hampir semua aparatur pemerintahan desa mengingat selama ini terbiasa dengan metode instruksi. Disamping itu juga penetapan standar prosedur kegiatan pelaksanaan pemerintahan (standar operating procedure) juga belum tersusun dengan baik. Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) yang seperti ini sangatlah “terbelakang” dari gegap gempita reformasi birokrasi yang melayani public secara prima.
  4. Dan tentu saja masalah klasik lainnya adalah rendahnya gaji dan insentif yang diterima mereka menyebabkan adanya pembenaran dari mereka untuk mengutamakan pekerjaan lainnya yang menambah penghasilan ekonomi untuk keluarganya.

Sementara itu, UU Desa ini memberi amanat implementasi yang membutuhkan sokongan birokrasi pemerintahan desa yang berkualitas dengan kapasitas dan kapabilitas personal dan lembaga yang memadai seiring besarnya kewenangan yang diberikan pada pemerintah desa serta besarnya kapasitas transfer keuangan ke pemerintah desa yang menyertai kewenangan tersebut. Beberapa hal teknis yang bisa disimpulkan antara lain:

  1. Kapasitas keuangan yang mendadak sangat besar dikhawatirkan menjadi boomerang jika tanpa pembinaan yang baik. Mereka khawatir menjadi kasus korupsi yang bukan karena betul-betul korupsi melainkan kesahanan administrasi.
  2. Prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah hal mudah terutama mengadministrasikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menghadirkan masyarakat secara partisipatif dalam musayawarah perencanaan pembangunan misalnya, maka hal tersebut sebenarnya sudah harus disertai kapasitas dan kapabilitas administrasi pemerintahan desa dalam mengelola partisipasi tersebut. Pendapat dan usulan masyarakat pastilah banyak dan kemudian bagaiaman aparatur desa telah menyiapkan bahan untuk arah pembahasan yang sesuai RPJMDesa, penyususnan RPJMDes itu sendiri, serta bagaiamana argumentasi dan arah yang rasional dari penetapan prioritas pembangunan tersebut juga membutuhkan skill yang tidak main-main sebab jika salah menangani sangat rentan menjadi konflik di desa. Kita tahu bahwa manajamen konflik di desa belum maju sehingga sedikit saja ada pemicu konflik akan memunculkan berbagai kerumitan konflik yang sebelumnya telah ada terutama yang terkait dengan konflik politik seputar pilkades.
  3. Posisi sekretaris desa sangat penting dalam hal pengadministrasian yang baik ini. Hal tersebut terkai dengan tanggungjawabnya untuk menggerakkan kinerja dan tanggungjawab kesekretariatan di desa.

                                                                                                

Pada semua titik ini adalah krusial dan melibatkan keahlian seorang sekretaris untuk mengelola dokumen dengan baik. Disamping itu seorang sekretaris desa juga harus mampu mengelola sumber daya manusia yang terlibat sebagai pelaksana APBDes ini. Pada saat seorang sekdes mengkompilasi RKA dalam rangka rangka menyusun APBDes dimana proses ini tak terpisah dari penyusunan RKP Desa, ia melakukan banyak hal dengan skill tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 114 dengan gambaran tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Sekdes adalah ketua tim penyusun RKP Desa
  2. Sekdes juga harus memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan melibatkan pelaksana kegiatan
  3. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana
  4. Menyiapkan ranperdes APBDes, Menyiapkan Ranperdes APBDes jika dibutuhkan dan juga menyiapkan ranperdes pertanggungjawaban APBDes
  5. Menyususn rancangan Keputusan Kepala Desa terkait pelaksanaan APBDes
  6. Mendokumentasi dengan baik keseluruhan prosesnya

Peran pemerintah kabupaten melalui Camat dan Bupati dalam hal ini sangatlah penting sebagaimana diatur yakni menjalankan fungsi evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam implementasi UU Desa ini.

Pentingnya Skill Bermitra Strategis Dengan Para Implementator UU Desa

Ada beberapa posisi baru di desa yang diatur dalam UU Desa ini adalah posisi pendamping desa yang berasal dari unsur pendamping professional, Kader Pemberdayaan masyarakat dan pihak ke 3. Pendamping professional yang berkedudukan di desa adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) dan yang di kecamatan adalah pendamping desa (PD). Sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat dipilih melalui Musyawarah Desa (Musdes). Adapaun pihak ke 3 hadir jika dibutuhkan secara relevan dari berbagai kalangan misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, perusahaan dan lainnya.

Kegiatan pendampingan adalah asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Ini diatur dalam permendesa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa. Adapun tujuannya adalah Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
  2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
  3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
  4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

                Peran dan fungsi para pendamping yang akan melakukan fungsi pendampingan di desa ini adalah suatu peluang strategis yang harus dipahami dan dioperasionalkan secara harmonis oleh pemerintahan desa. Dari empat kewenangan desa yakni: penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan hanya dua yang akan/boleh mendapatkan bantuan pendampingan dari para pendamping yakni kewenangan pembangunan dan kewenangan pemberdayaan saja.

Para pendamping ini sebenarnya adalah “energy” positif bagi pemerintahan desa sehingga jangan sampai terjadi konflik kewenangan, konflik kepentingan, maupun ketidaksesuaian dan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Nah, terkait dengan hal tersebut seorang sekretaris desa harus mempunyai pemahaman yang benar tentang apa, siapa dan bagaimana para pendamping ini berperan. Perlu juga arah strategis agar bagaimana pola kemitraan yang terbangun dapat di kelola serta dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintahan desa. Ada banyak hal yang bisa digali dari hal ini berdasarkan problem khas desa serta arah kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

Sekretaris Desa Dan Ujung Tombak Pelayanan Prima Di Desa

                Sebagaima kita ketahui bahwa pelayanan publik yang baik adalah bagian penting dari reformasi birokrasi di Indonesia. Butuh kerja keras untuk mewujudkan layanan pemerintahan desa dengan standar layanan prima. Sebuah perusahan butuh waktu panjang dan perjenjangan pelatihan untuk karyawan mereka untuk sekedar melatih bagaimana sikap dalam melayani yang baik (attitude), bagaimana memperhatikan pelanggan (customer) secara baik (attention) serta bagaimana tindakan (action) terbaik yang sebagaimana dibutuhkan pelanggan serta sesuai dengan standar operating procedure (SOP) perusahannya. Demikian gambaran kecil tentang bagaimana pelayanan prima itu bukan perkara sepele dan mudah dilakukan sebagai budaya kerja sebuah organisasi. Terlebih perusahan punya orientasi keuntungan (profit oriented) sedangkan pemerintahan desa tidak selalu berorientasi pada keuntungan namun lebih besar pada pelayanan umum (public service).

Lagi-lagi peran Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab kesekretariatan dan perkantoran di desa menjadi sangat relevan. Pehaman yang baik serta skill yang cukup seorang sekdes menjadi penting agar dapat merubah budaya kerja organisasi pemerintahan desa sebagaimana road map refrmasi birokrasi yang melayani publik ini. Tidak mungkin desa dilepaskan begitu saja untuk mencapai target layanan prima pada public sebagaimana road map reformasi birokrasi tersebut. Apalagi sudah jelas desa pada posisi yang tertinggal. Kita kembali pada amanat undang-undang bahwa ada Camat dan Bupati yang punya peran mengevaluasi, membina dan mengawasi. Kemudian apa peran Gubernur untuk melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, procedure dan kriteria dalam implemetasi UU Desa ini dan juga ada pemerintah pusat melalui kementrian yang akan menetapkan norma, aturan, standard an kriteria yang relevan.

 

[1] http://bps.go.id/brs/view/1158

[2] Peraturan Presiden no 10 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025

[3] Lampiran Perpres No 10 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025

Iklan

One response »

  1. Ping-balik: Sekilas – Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s