Category Archives: Politik Itu….

Memahami Kepemimpinan Kyai Bagi Warga NU: Kyai Makruf Amin, NU, MUI dan Pilkada DKI 2017

Standar

Profil 2

Ahok “kesleo lidah” lagi (?) setelah tafsir almaidah 51. Kali ini “kesleo lidah” memperkarakan serta kuasa hukumnya yang sangat tidak sopan terhadap Kyai Makruf Amin selaku ketua MUI yang berstatus saksi dalam persidangan kasus penistaan agama akibat “kesleo lidah” yang pertama.  Begitu banyak warga Nahdliyin marah baik tokoh2nya dan warganya  secara personal melalui akun medsos hingga release resmi organisasi dalam berbagai  tingkatan hingga berbagai badan otonom di lingkungan PBNU.  Ngeri kalau NU sudah marah. Pihak yang paling ngeri harusnya adalah tim Ahok.  Mengapa?  Ini ormas terbesar Bro…  Posisinya jelas tidak merugikan Ahok selama ini.  Pihak yang senang?  Kita semua  tahu siapa saja mereka dan seperti apa kelakuannya,  hehehe…

Pilkada DKI effect

Banyak yang mengatakan pilkada DKI ini pilkada rasa pilpres.  Bukan semata karena  Agus Yudhoyono,  salah satu kontestan,  adalah putra Mantan Presiden SBY namun juga efek yang ditimbulkan serta keterlibatan masyarakat begitu luas melampaui batas wilayah administratif provinsi DKI itu sendiri.

Pro-kontra terhadap para kontestan,  khususnya incumbent yakni Ahok, juga berlangsung dalam fluktuasi yang sulit diperkirakan dinamikanya.  Misalnya hingga menimbulkan gerakan 212 yang begitu masif dengan dipromotori kalangan islam garis keras memanfaatkan momentum fatwa MUI yang merespon “kesleo lidah” Ahok menyoal tasir alquran surat  Almaidah ayat 51. Bahkan buntut dari gerakan tersebut adalah saling intrik politik tiada habisnya khususnya ditujukan pada para pemimpin gerakannya yakni Habib Riziq Shihab di satu sisi dan Megawati Soekarno di sisi lainnya.

Namun bukan mereka yang hendak saya bahas disini melainkan Kyai Makruf Amin yang terseret pusaran arus dinamika  konflik politik kontestasi pilkada rasa pilpres ini.  Kyai Makruf adalah Ketua MUI yang sekaligus juga adalah Rois Aam PBNU yang dalam AD/ART berarti pimpinan tertinggi dari ormas terbesar di Indonesia ini. Kita semua mafhum bahwa fatwa MUI inilah yang dieksploitasi habis gerakan islam garis keras. Lhoh jadi yai makruf amin bagian dari gerakan tersebut dong?  Lhoh tapi kok sikap PBNU malah  tidak mempermasalahkan  terhadap figur kepemimpinan  non muslim Ahok?  Jadi warga NU itu gimana sich…?  Nah,  jika berfikir tanpa memahami budaya NU ya gitu itu hasilnya : bingung!.

Kepemimpinan Kyai: Personal ataukah institusional?

Kyai Makruf boleh jadi saksi dalam kapasitas sebagai ketua MUI.  Tapi jangan lupa beliau Rois Am PBNU yang artinya pemimpin tertinggi.  Warga NU secara umum sudah sangat menghayati budaya tawadhu’ yakni penghormatan serta kepatuhan terhadap Kiai.  Jangankan pada pimpinan tertinggi pada kiai kampung saja sikap tawadhu’ ini sungguh2 diterapkan.

Beberapa pihak  pendukung Ahok mencoba klarifikasi bahwa yang terjadi adalah dalam kapasitas kyai Makruf sebagai MUI bukan sebagai PBNU.  Nah,  penjelasan tersebut pastilah dari pihak yang tidak memahami budaya NU. Benar duduk si persidangan dalam kapasitas MUI namun kehormatan Kyai Amin dalam posisi apapun dan sedang duduk dimanapun adalah kehormatan pemimpin tertinggi NU sebagai organisasi. Begitu juga sebagai seorang Kyai beliau adalah panutan warga NU.  Termasuk jika kelak purna dari PBNU beliau juga tetap kehormatan bagi warga NU.  Lihatlah bagaimana warga NU mencintai Gus Dur selepas PBNU,  juga Kyai Hasyim Muzadi,  dan seterusnya.  Tidak ada pembedaan tegas posisi kepemimpinan institusiona maupun personal dalam tradisi NU.

Sikap tawadhu’ ini bukan hanya terjadi saat ini.  Sikap ini adalah ajaran yang bersumber dari kitab2 yang diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi NU.  Bahkan dalam tradisi pesantren tradisional NU sikap iniadalah  doktrin.  Para santri rela mati untuk menjaga kehormatan Kyiainya.

Jika memahami ini maka pasti tidak heran dengan respon sikap yg muncul dari berbagai kalangan NU ini.  Juga pasti tidak akan klarifikasi soal posisi Kyai Makruf di MUI.

Pertanyaan berikutnya soal kok PBNU tidak ikut jadi pembela fatwa MUI dan tidak terlibat gerakan tersebut…?  Ini juga bagian dari tradisi NU soal pengambil posisi tawassuth.  Ada tradisi sikap tawassut yakni di tengah-tengah,   tasamuh yaknk toleran dan ta’adul atau adil berimbang.  Ada beragam suara dari kalangan kyai soal fatwa MUI tersebut bukan hanya tentang fatwanya melainkan juga tentang konteks masalahnya.  Karena itulah PBNU tampak mengambil sikap demikian sesuai tradisi sikap organisasi.  Dan kalangan  kyai NU, baik di PBNU struktural maupun non struktural,  sangat dewasa soal perbedaan pendapat. Jadi meskipun ada sementara kalangan Kyai yang berbeda dengan pendapat Kyai Makruf di MUI namun itu tidak mengurangi penghormatan dari kalangan Kyai tersebut terhadap Kyai Makruf selaku Rois Am PBNU.  Bahkan saya lihat beberapa tokoh besar di NU yang selama ini pro Ahok pun memposting kemarahan mereka terhadap sikap Ahok yg tidak menghormati Kyai Amin di persidangan tersebut.

Akhirnya jika ada pertanyaan apakah Ahok tidak akan dimaafkan warga NU? Apakah tidak dimaafkan oleh Kyai yang bersangkutan?   Itulah asyik dan hebatnya NU.  Pasti dimaafkan…  Berkaca kasus Gus Mus, Habib Quraisy Shihab, Kyai Said Aqil yang di hina netizen di medsos namun dengan begitu entengnya memaafkan,  mendoakan bahkan memberikan hadiah….   Subhanalloh indahnya akhlaq para kyiai panutan kami warga NU…

Fitnah Yang Menghidupkan Dan Fitnah Yang membunuh

Standar

Profil 2

Video Viral  chat yang ditudingkan bersumber dari seorang wanita cantik dan seorang pemimpin ormas islam membuat saya ingin menuliskan kembali renungan diri saya bertahun lalu saya merasa sangat terpuruk dalam situasi penuh fitnah. Tulisan ini tak hendak menghakimi siapapun sebab ini semacam bicara pada diri sendiri.  Jadi ini renungan pribadi.  Jika ada hal baiknya monggo diambil jika ada buruknya maafkan dan abaikan kelemahan serta kebodohan saya…

Apa itu fitnah?

Sebenarnya saya tidak ingin terjebak pada pembahasan definitif soal fitnah adalah bla bla bla…  Namun bolehlah sedikit kita ta’rif secara umum.  Kita mafhum secara awam bahwa fitnah adalah tuduhan tidak benar yang disangkakan atau ditudingkan pada seseorang yang mengakibatkan orang tersebut menyalami kerugian dalam berbagai jenis.  Namun sebenarnya  kalau kita menilik lebih jernih soal fitnah ini dalam pembahasan islam maka kita juga akan bertemu dengan petunjuk Alloh tentang fitnah yang perlu “mengernyitkan dahi” sejenak: innama amwalukum wa awladukum fitnah.  Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah.  Nah loh..  Kalau harta okelah tapi kok anak-anak yg kita lahirkan juga fitnah…?  Maka fitnah disini berarti juga cobaan bukan…?  Bisa juga berarti amanah untuk bersikap benar sesuai tuntunan bukan…?  Kanapa ini saya sampaikan.  Agar bisa masuk ke alam logika berikutnya dari tulisan pendek ini.

Dua sisi fitnah: Korban Dan Pelaku

Sering kita mendengar bahwa fitnah itu lebih kejam dibanding pembunuhan. Mengapa demikian?  Sebab fitnah itu membunuh berkali-kali.  Sebaran fitnah itu bisa mengakibatkan beragam ekspresi dari banyak pihak / orang mulai dari level ringan seperti mencibir hingga level berat seperti beneran membunuh korban fitnah ini.  Karena itulah fitnah bisa membuat orang terbunuh berkali-kali: terbunuh nama baiknya,  terbunuh harga dirinya,  terbunuh kehormatan keluarga atau keturunannya hingga membahayakan keselamatan jiwa pada level terbunuh nyawanya… Nah,   Lebih kejam bukan? Sungguh lebih kejam dari sekedar terbunuh bagi seorang korban fitnah.

Namun tidak selalu korban fitnah terbunuh secara fisik kan?  Mari kita lihat dengan jernih dari sudut pandang lain.  Manakala seseorang tertimpa fitnah lalu kemudian ia menghadapi dengan tegar,  menjernihkan dengan jelas dan membuktikan dengan sungguh-sungguh atas kebenaran maka sesungguhnya fitnah itu bukan membunuh melainkan membuat hidupnya semakin hidup.  La yukallifullohu nafsan illa wus’aha, Alloh tidak membebani sesuatu melainkan sesuai kemampuan,  bukankah demikian? Banyak kisah sepanjang perjalanan  ummat dimana orang besar semakin besar saat terpapar fitnah namun juga ada orang besar dan “habis” karena fitnah.  Saya ingin mengambil contoh besar bayangkan fitnah yg ditanggung bunda Maryam yg suci  saat Hamil Isa Al Masih.  Jelas Bunda Maryam tidak berzinah namun bagaimana menjelaskannya pada manusia biasa di kala itu…? Dan Bunda Maryam hanya diam saja serta menunjuka bayi tersebut.  Lalu kita ke contoh yang agak kontekstual seorang pejabat yang tampak sangat religius secara fisik tertangkap tangan dalam OTT KPK RI berkata:”Saya tertimpa fitnah…  Ini cobaan besar buat saya sekeluarga… ” Begitulah manusia tertimpa fitnah dan manusia yang merasa tertimpa fitnah.  Fitnah tersebut harus dihadapi sesuai levelnya: fitnah isu/gosip ya tabayyun/klarifikasi, fitnah mengandung unsusr hukum ya harus pembuktian bersih dari sangkaan/tuduhan, fitnah beresiko pada keselamatan ya harus prioritas menghindari resiko tersebut,  fitnah pada integritas ya harus dibuktikan pada kinerja serta seiring waktu dalam perilaku serta bagaimana dengan fitnah yang pada level ambang batas rasionalitas kemanusiaan…?  Bergurulah pada Bunda Maryam: Diam dalam kesabaran serta tawakkal meminta Allohlah yang menjernihkan…    Ini level paling “mengerikan”….  Dalam artian membutuhkan keimanan super kuat. Dan banyak orang besar kita kenal dalam sejarah adalah orang-orang yang lolos karena integritasnya saat menghadapi “pembunuhan” bersumber fitnah.

Sekarang lebih kejam dibanding pembunuhan pada sisi pelaku.  Menurut saya disinilah konteks yang lebih penting.  Yakni Dosa!.  Maksudnya dosa yang harus ditanggung pelaku fitnah adalah dosa yang lebih kejam/lebih besar dari sekedar suatu pembunuhan.  Sebab pelaku fitnah berarti pelaku pembunuhan berkali kali.  Iya,  berkali kali sebanyak efek dari fitnah itu “membunuh” korban mulai dari membunuh nama baik,  harga diri,  harkat martabat hingga keselamatan nyawa korban beserta keluarganya.  Tuh,  kejam dan berat kan dosa yang harus ditanggung…?  Karena itu hati-hatilah jangan terlibat fitnah.  Oiya,  bagaimana yang terlibat…?  Misalnya hanya terlibat kasak kusuk…?  Sahabatku…  Begitulah fitnah bekerja.. Kasak kusuk itulah yang memperbesar dan memperlebar efek fitnah…  😰😰😰 ini baru fitnah-fitnah sekitaran  kita padahal Alloh SWT mengingatkan kelak ada fitnah besar yakni Fitnah Dajjal…  Semoga kita semua sekeluarga diselamatkan Alloh dari segala fitnah khususnya finah yang membawa pada segala jenis kekufuran.  Amiin…

Salam hangat penuh cinta

Mar’atul Makhmudah.  Ibu Rumahtangga di Kabupaten Malang.

 

 

 

 

Mengapa Iwan Fals Membuatmu Bahagia? Catatan “generasi pernah remaja” nonton konser 55 tahun iwan fals dalam rangka hari pramuka ke 55 Provinsi Jawa Timur

Standar

Siapa yang tidak mengenal nama Iwan Fals di negeri ini?  Jika ada survey tokoh Indonesia yang paling berpengaruh maka hampir pasti nama Iwan Fals ini masuk dalam jajaran nama tersebut.  Terlebih jika diberi batasan periode di era kekuasaan orde baru.

Berikut beberapa catatan penting betapa Iwan Fals ini menorehkan denting denting kebahagiaan dalam memori kolektif lintas generasi.

1. Hanya Iwan Fals yang secara terpadu meramu kritik,  romantisme,  dan juga kenakalan umumnya remaja menjadi kenangan segala rasa.

Musik dengan lagu lagu sarat keprihatinan dan  kritik sosial politik dengan nada keras khas anak muda menjadi icon perlawanan generasi muda Indonesia pada penguasa tirani saat itu. Ingatkah sahabat pada si Bento? Juga ingatkah sahabat pada suatu siang di tugu pancoran? Juga Si Budi?  Atau pada Bapak kita Umar Bakri?

Selayaknya anak muda,  pada periode penuh aksi heroik romantisme menjadi warna penting yang tak mungkin ditinggalkan. Lagu yang sungguh fenomena dan hampir tak ada generasi 80-90an yang tak bisa mendendangkan syair “suatu hari di kala kita duduk di tepi pantai dan memandang….. “. Namun tetap saja aksi romantisisme ala Iwan Fals masih juga sarat kritik. Misalnya ketika seorang pria menunggu kekasihnya datang di stasiun sebab naik kereta. Si pria ini sudah bergegas karena rindu namun harus pasrah pada kenyataan layanan kereta apa yang selalu hampir pasti terlambat.. “sampai stasiun kereta pukul setengah dua duduk aku menunggu tanya loket dan penjaga kereta tiba pukul berapa…?  Biasanya kereta terlambat dua jam mungkin biasa… “.

Bahkan kenakalan ala-ala  berperikemanusiaan juga akan kita temui pada karya Fals muda misalnya di lagu “Lonteku terimakasih  atas pengertianmu…”. Juga nakalnya anak sekolah yang “mupeng” melihat guru muda cantik seksi di kelas sehingga ingin memacari gurunya dalam lagu bertajuk Guru Zirah.  “Zirah namanya guru muda kelasku.. Betisnya aduhai bagai salak raksasa… “. Juga nakalnya anak sekolah yang memadu kasih dalam bait bait buku ini aku pinjam.  Khas modus pedekate anak muda zaman tersebut: meminjam buku.  Generasi sekarang apa masih modus pinjam buku?  Sepertinya modus baru ala generasi masa kini bukan buku tapi follow akun medsos 😂😂😂

2. Iwan Fals mendidik generasi muda tidak cengeng.

Di era muda iwan fals,  lagu cengeng memiliki ruang luas di publik. Kegagalan cinta yang meratap ratap ala penyanyi penyanyi cantik yang minta dipulangkan ke rumah orang tuanya dan sebagainya.

Lagu Fals dengan sangat “fals” itu hakekatnya adalah fals atau sumbang (tak enak didengar) bagi kemapanan,  ketidakadilan serta kelaliman penguasa. Tentu bukan fals dalam artian yang sesungguhnya sebab suara Iwan Fals yanh biasa disapa Bang Iwan ini sangat menghayutkan di lagu romantis dan sangat luar biasa di lagu lagu keras bersemangat.

Hingga Bang Iwan beranjak tua di usia 55 tahun ini kualitas “tidak cengeng” sungguh menginspirasi generasi muda.  Tengoklah syair lagu relatif anyar berikut:”aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatku terluka, tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu, jangan pernah memilih aku bukan pilihan…. “.

3. Iwan fals menginspirasi pengikutnya tentang hidup yang baik.

Sudah rahasia umum artis artis terutama  bergenre musik keras di masa 90-an banyak terjebak narkoba, dunia gemerlap dan free sex.  Bang Iwan dalam pengembaraan masa remajanya dengan sangat apik pada akhirnya menunjukkan betapa kebahagiaan hakiki adalah menjadi kekasih yang baik,  menjadi bapak yang baik,  menjadi saudara yang baik dan menjadi musisi yang mencerahkan.

Tengoklah syair syair lagu lagunya yang ia dedikasikan pada putranya:”Galang Rambu Anarkhi anakku…  ”

4. Iwan fals menginspirasi untuk hidup tidak biasa biasa saja.

Hidupnya yang sederhana tanpa umumnya gemerlap dunia artis adalah nilai tersendiri disamping juga ia menunjukkan pentingnya mengaktifkan pikiran dan hati nurani. Statemen-statementnya adalah hasil renungan mendalam.  Ia menunjukkan pentingnya percaya pada diri sendiri dan kemanusiaan.

Apa yang kau rasakan saat nonton konser 55 tahun Iwan Fals?

Konser di lapangan kodam V brawijaya ini bersamaan 55 tahun Pramuka Provinsi Jawa Timur. Suatu kebetulan yang unik di usia yang sama yakni 55 tahun.

Pada mulanya agak takut juga melihat massa yang sangat padat berupa anak muda dengan dandanan rata-rata tampak urakan.  Namun saya segera sadar bahwa sepertinya saya benar benar beranjak tua sebab dulu berbaur dengan mereka berarti bebas lepas bernyanyi berteriak bersama. Segeralah saya mengambil nafas panjang dan mulai melangkah dengan merasa kemudaan penuh semangat. Sungguh menjadi begitu ringan kaki ini melangkah. Sama seperti dulu saat remaja,  bedanya hanya kali ini ada tangan suami yang menggandengku,  hehehe…

Mulailah kami berjalan menembus kerumunan tersebut mencari jalan menuju tribun tamu undangan dan alhamdulillah ternyata lancar sekali.  Mungkin juga karena kami berdua tampak “tidak segenerasi” (untuk tidak menyebut tampak tua 😂😂😂) sehingga anak anak muda ini memberi kami jalan begitu saja.  Siapa menyangka anak anak muda yang secara umum tampak urakan ternyata bersikap demikian sopan pada muka beda generasi ini,  hehehe..  Benarlah kata orang bijak bahwa don’t judge the book by it’s cover.  Luar biasa OI (Orang Indonesia),  sebutan nama organisasi  untuk penggemar Iwan Fals,  bersikap.

Sampai di lokasi sunggub surprise saya bertemu dg pak haryadi dosen semasa kuliah s1 di fisip unair bersama Arif Afandi mantan Wakil Walikota Surabaya yang juga ada Eep Saifullah Fatah sekalian diantara mereka.  Karena suara bising lagu-lagu pembuka kami tak bisa ngobrol hanya saling sapa ringan dan sejurus kemudian kami semua tenggelam menikmati aksi di penggung.

Cak lontong juga hadir menghibur dengan banyolan banyolan suroboyoan sebelum acara konser utama.  Juga sambutan dari Gus Ipul selaku Ketua Pelaksana dan dilanjutkan ada  sambutan lagi yakni dari Pakde Karwo selaku Gubernur Jawa Timur.

Tibalah yang dinanti yakni konser Iwan Fals.  Lagu pembuka yang dibawakannya adalah buku ini aku pinjam. Segera saja lapangan bersorak sorai dalam teriakan semua penonton menyertai lagu tersebit dinyanyikan:”Biar tau.. Biar rasa… Cinta ini milik kita”.

Pilihan lagu pembuka ini sungguh luar biasa.  Kami semua seperti tersedot mundur ke beberapa tahun kebelakang menjadi remaja yang sedang mengalami cinta monyet. Eh,  kata cinta monyet sekarang “tidak usum” lagi ya..    😂😂😂😂

Lagu demi lagu dibawakan oleh Bang Iwan dengan sangat prima dan diikuti pula dengan sangat bersemangat oleh OI.  Oiya,  selain OI ada juga panggung khusus undangan dari para anggota pramuka berprestasi se jawa timur.  Karena yang punya perhelatan adalah pramuka maka sesekali gemuruh suara tepuk pramuka membahana.  Sesekali juga Bang Iwan mengulas nilai nilai kepramukaan dalam dasa dharma maupun lainnya.  Sungguh malam itu adakah malam pertautan antar generasi. Yang setua Bang Iwan di kepala 5 usianya,  yang seusia suami saya di kepala 4, yang seusia saya di kepala 3, yang seusia para penonton di kepala 2 dan juga 1 semuanya dalam satu semangat bernyanyi.

Sungguh malam yang luar biasa. Sampai esoknya saya masih merasakan semangat muda yang tergelar terhampar di lapangan kodam V Brawijaya Surabaya itu.  Oiya,  kami juga bertemu EO acara ini dan menyempatkan wefie sebab ternyata ia adalah sahabat senior di pondok tambakberas.  Loh,  acara konser gini EO nya santri?  Iyalah,  santri sekarang ini banyak profesional di berbagai bidang.  Jadi mengapa harus ragu memondokkan anak?  Santri gak kalah diadu profesionalismenya,    hehehe…  Akhirukalam,  Terimakasih suamiku yang telah mengajakku menghadiri konser malam itu…

SEKRETARIS DESA: ANTARA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PARTISIPATIF DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Standar

Desa dan permasalahan umumnya

Implementasi UU Desa No 6 tahun 2014 menjadi semacam momentum “harap-harap cemas” setelah ueforia yang terjadi mengiringi penetapan UU tersebut. Harap-harap cemas dari banyak kalangan ini terkait terselenggaranya desa yang maju, kuat mandiri dan sejahtera sebagaimana hal tersebut menjadi tujuan dari implementasi UU tersebut apakah bias terselenggaran dengan baik mengingat banyaknya persolan yang relative rumit, melibatkan banyak hal serta telah berlangsung sangat lama. Sementara itu khalayak umum yang dibayangkan hanyalah besarnya transfer dana dari pusat untuk pemerintahan desa sebagaimana sebagaimana amanat UU ini. Setidaknya UU Desa ini juga adalah UU pertama yang secara spesifik mengatur desa dimana sebelumnya desa hanyalah salah satu bagian dari pasal-pasal dalam UU tentang pemerintah daerah.

Hal penting yang patut diapresiasi dari UU Desa ini adalah keberanian pemerintah untuk tegas secara dalam UU ini bagaimana kewenangan yang besar diberikan pada desa dan kemudian secara konsisten keuangan untuk desa juga diperjelas secara tekstual dalam rangka pelaksanaan besarnya kewenangan desa. Sumber-sumber keuangan desa menjadi melambung tinggi secara potensial sehingga ruang gerak pembiayaan pembangunan di desa juga akan berpotensi bergerak maju secara signifikan. Problem berikutnya adalah mampukah pemerintahan desa sebagai aparatur pemerintahan terbawah sekaligus pelaksana langsung dari implementasi UU Desa ini menangkap ruh tujuannya sekaligus melaksanakannya secara baik dan benar?

Bukan rahasia lagi bahwa persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa relative rendah selain karena belum efektifnya penyelenggaraan system pendidikan nasional juga akibat selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka desa bukanlah prioritas pembangunan secara nyata. Prioritas pembangunan untuk desa selama itu baru pada level symbol dan pernyataan-pernyatan bersifat kampanye politik saja. Akibatnya SDM berkualitas berbondong-bondong ke kota bahkan SDM berskill rendah juga demikian dan mengisi pekerjaan sektor-sektor informal dan juga buruh-buruh di pabrik. Urbanisasi adalah fenomena umum bangsa Indonesia hingga saat ini dan merupakan salah satu problem besar yang harus dijawab oleh UU Desa ini dimana lapangan pekerjaan yang baik dan banyak juga tersedia di desa.

Desa juga adalah lokasi pusat kesenjangan ekonomi masyarakat dan kemiskinan. Data BPS bisa kita jadikan acuan dari hal ini yakni bahwa sampai bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin di kota adalah 8,29% dan penduduk miskin di desa sebesar 14,21%.[1] Nyaris tiap tahun tidak pernah bergeser posisi kemiskinan di desa lebih tinggi daripada di kota. Artinya belum pernah terjadi pergerakan perekonomian yang turut menggerakkan masalah kemiskinan di desa menuju ke arah peningkatan kesejahteraan warga miskin di desa. Pertanian sebagai mata pencaharian umum di desa sampai saat ini belum mampu menjadi penggerak signifikan terhadap kesejahteraan umum warga desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) juga secara umum sangat rendah sehingga roda pelaksanaan pemerintahah dan pembangunan di desa masih di dominasi pembiayaan yang bersumber dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Artinya dari sisi kemandirian pemerintan desa juga masih merupakan “pekerjaan rumah” pemerintah untuk bisa membina kemandirian ini.

Apresiasi lain yang patut kita berikan dari UU Desa ini adalah pengaturan struktur pemerintahan desa yang lebih lengkap dan terinci serta posisi posisi penting yang baru baik diseleksi secara professional oleh pemerintah melalui kementrian dan pemerintah daerah maupun yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa dalam tata laksana pemerintahan desa seperti pendamping desa (PD), pendamping lokal desa (PLD), kader pemberdayaan masyarakat dst. Namun sebagai hal baru tentu saja ini menjadi transisi membingungkan yang jika tidak didampingi dan bina secara hati-hati akan menjadi preseden yang buruk pada tahun-tahun awal implementasi.

 

Transisi Struktur Pemerintahan Dan Ketertinggalan Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan Desa

                UU 32 tahun 2004 mengatur bahwa posisi sekretaris desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Argumentasi awal dari kebijakan tersebut adalah agar sekdes menjadi pejabat karir yang lepas sama sekali dengan politicking di desa. Hal ini juga mengadopsi semacam posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang merupakan pejabat karir PNS sehingga relatif lebih bisa lepas dari politik. Tentu saja argumentasi tersebut tidak sepenuhnya benar sebab rahasia umum bahwa sekda adalah birokrat yang dipilih bupati dimana yang bersangkutan telah memiliki kedekatan atau memiliki investasi politik dalam pilkada maupun hal lainnya diluar pertimbangan teknis jabatan.

Agak berbeda problem yang terjadi di desa mengenai jabatan sekretaris desa. Posisinya sebagai PNS yang atasan langsungnya camat membuat sekdes memiliki jalur instruksi berganda antara camat dan kepala desa. Masalah kemudian timbul manakala terjadi perbedaan pendapat antara kades dan camat maka secara umum sekdes lebih mematuhi camat dan hal ini menimbulkan situasi pemerintahan desa yang tidak kondusif. Hal lain yang memicu tidak kondusifnya pemerintahan desa sebagai akibat dari posisi PNS dari sekdes ini juga menciptakan level keberanian tertentu dari sekdes sebagai PNS yang tidak bisa dipecat kades. Beberapa pertimbangan diatas kemudian membuat posisi sekdes di UU Desa ini dikembalikan sebagaimana dahulunya yakni dipilih oleh masyarakat melalui musyawah desa. Apakah ini akan lebih baik? Belum tentu sebab tetap saja ada kekhawatiran posisi ini menjadi politis dan rentan menjadi arena negosiasi kekuatan politik pasca pilkades atau bahkan jual beli kursi mengingat money politics telah demikian mengakar dimulai dari pilkades itu sendiri. Jadi memang pilihan yang sulit untuk mempersonifikasi posisi sekretaris desa dalam suatu system politik yang merit system belum menjadi budaya.

Namun UU Desa telah jelas mengarahkan sekdes dipilih melalui musyawara desa. Artinya ada periode transisi dari sekdes yang sudah terlanjur di PNS kan ini diganti menjadi sekdes yang dipilih dalam musayawarah desa. Banyak rilis dari pemerintah daerah yang akan menarik sekdes PNS ini untuk dimutasi ke SKPD yang memerlukan atau relevan. Ada juga desa yang sekdesnya kebetulan belum diangkat PNS namun tidak sedikit desa yang masih kosong posisi sekdesnya dan terpaksa menunggu turunnya juklak juknis yang jelas untuk pengadaannya. Untuk pengisian posisi ini kabar-kabar beredar hal tersebut akan diselenggarakan di bulan Juni tahun ini.

Sementara pengisian posisi jabatan sekretaris desa masih silang sengkarut masa transisi sesuai pengaturan baru undang-undang ini, reformasi birokrasi yang telah melewati gelombang dua tahapan Reformasi Birokrasi dalam grand design reformasi birokrasi di Indonesia 2010-2025 yang dicanangkan melalui Peraturan Presiden No 10 tahun 2010 sebagai acuan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik sama sekali belum menyentuh pemerintahan desa sebagai struktur pemerintah terbawah yang menyelenggarakan pelayanan publik.[2] Pada gelombang dua yang direncanakan berakhir pada tahun 2014 ini reformasi birokrasi seharusnya telah mencapai sasaran sebagai berikut ini:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Dengan area perubahan yang baik pada organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set) aparatur.[3]

Tidak sulit bagi siapapun untuk menyatakan pendapat bahwa 3 (tiga) sasaran tersebut diatas belum atau bahkan sama sekali belum terwujud pada pemerintahan desa. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di desa dihadapkan pada kenyataan money politics pilkades yang kemudian mewarnai hal-hal lain yang terkait di desa. Sasaran kedua yakni peningkatan kualitas pelayanan publik juga amat dipertanyakan mulai dari jam layanan kantor pemerintahan desa, kehadiran aparatur desa di kantor, hingga alur tata laksana dan penyelenggaraan layanan pada masyarakat yang juga belum memenuhi jaminan kualitas. Demikian juga pada sisi sasaran ketiga yakni meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi pemerintihan desa juga masih berjalan sangat lambat.

Sementara saat ini (2016) telah memasuki tahun kedua implemetasi UU Desa meskipun di tahun pertama implementasinya masih sangat terbatas. Pemerintah desa mempunyai “pekerjaan rumah” yang sangat berat untuk mengejar ketertinggalan perubahan budaya kerja organisasi pemerintahan desa yang sesuai dengan target grand design reformasi atau akan tidak menjadi bagian dari organisasi pemerintahan yang mereformasi diri sesuai arah tersebut. Disinilah posisi sekretaris desa memiliki relevansi yang sangat kuat untuk menjadi titik struktur dengan daya dorong perubahan yang sangat signifikan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan desa yang baik.


Rendahnya Kapasitas Dan Kabilitas Pengadministrasian Partisipatif

                Kapasitas dan kapabilitas pemerintahan adalah masalah klasik yang hampir dalam semua kajian tentang pemerintahan hal ini muncul sebagai masalah. Terlebih pemerintahan di tingkatan desa yang telah mengalami keterbelakangan prioritas pembangunan fisik, sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Sejak Indonesia merdeka pembangunan bersifat “kota oriented” menjadi salah satu faktor penyebab keterbelakangan pembangunan di desa.

Dalam suatu diskusi kecil terfokus (Focus Group Discussion) yang di lakukan penulis dengan beberapa Kades dan sekdes menghasilkan beberapa catatan penting tentang bagaimana sulitnya roda pemerintahan berjalan sebagai berikut:

  1. Kantor pemerintahan desa agak sulit untuk dibuat jam kerja layanan sebagaimana lazimnya kantor pemerintahan di level atasnya (kecamatan dan kabupaten) mengingat masyarakat desa bekerja pada mulai pagi hari. Mereka terbiasa mengurus urusan mereka yang terkait dengan desa dengan cara mendatangi rumah perangkat desa pada sore atau malam hari setelah bekerja.
  2. Aparatur pemerintahan desa kurang mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik yang berorientasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas personal maupun peningkatan kualitas kinerja layanan publik di desa. Pelatihan-pelatihan tersebut dirapkan berasal dari kecamatan atau kabupaten. Gambaran ketidakmampuan aparatur ini sebut oleh peserta diskusi adalah banyak sekali sekdes yang menyalakan computer saja tidak bisa. Lalu bagaimana urusan surat menyurat? Ada yang menjawab bahwa mereka pergi ke warnet untuk minta diketikkan penjaga warnet sekaligus memprint dan memperbanyak jika dibutuhkan. Sungguh ironis.
  3. Daya inisiatif yang rendah di hampir semua aparatur pemerintahan desa mengingat selama ini terbiasa dengan metode instruksi. Disamping itu juga penetapan standar prosedur kegiatan pelaksanaan pemerintahan (standar operating procedure) juga belum tersusun dengan baik. Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) yang seperti ini sangatlah “terbelakang” dari gegap gempita reformasi birokrasi yang melayani public secara prima.
  4. Dan tentu saja masalah klasik lainnya adalah rendahnya gaji dan insentif yang diterima mereka menyebabkan adanya pembenaran dari mereka untuk mengutamakan pekerjaan lainnya yang menambah penghasilan ekonomi untuk keluarganya.

Sementara itu, UU Desa ini memberi amanat implementasi yang membutuhkan sokongan birokrasi pemerintahan desa yang berkualitas dengan kapasitas dan kapabilitas personal dan lembaga yang memadai seiring besarnya kewenangan yang diberikan pada pemerintah desa serta besarnya kapasitas transfer keuangan ke pemerintah desa yang menyertai kewenangan tersebut. Beberapa hal teknis yang bisa disimpulkan antara lain:

  1. Kapasitas keuangan yang mendadak sangat besar dikhawatirkan menjadi boomerang jika tanpa pembinaan yang baik. Mereka khawatir menjadi kasus korupsi yang bukan karena betul-betul korupsi melainkan kesahanan administrasi.
  2. Prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah hal mudah terutama mengadministrasikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menghadirkan masyarakat secara partisipatif dalam musayawarah perencanaan pembangunan misalnya, maka hal tersebut sebenarnya sudah harus disertai kapasitas dan kapabilitas administrasi pemerintahan desa dalam mengelola partisipasi tersebut. Pendapat dan usulan masyarakat pastilah banyak dan kemudian bagaiaman aparatur desa telah menyiapkan bahan untuk arah pembahasan yang sesuai RPJMDesa, penyususnan RPJMDes itu sendiri, serta bagaiamana argumentasi dan arah yang rasional dari penetapan prioritas pembangunan tersebut juga membutuhkan skill yang tidak main-main sebab jika salah menangani sangat rentan menjadi konflik di desa. Kita tahu bahwa manajamen konflik di desa belum maju sehingga sedikit saja ada pemicu konflik akan memunculkan berbagai kerumitan konflik yang sebelumnya telah ada terutama yang terkait dengan konflik politik seputar pilkades.
  3. Posisi sekretaris desa sangat penting dalam hal pengadministrasian yang baik ini. Hal tersebut terkai dengan tanggungjawabnya untuk menggerakkan kinerja dan tanggungjawab kesekretariatan di desa.

                                                                                                

Pada semua titik ini adalah krusial dan melibatkan keahlian seorang sekretaris untuk mengelola dokumen dengan baik. Disamping itu seorang sekretaris desa juga harus mampu mengelola sumber daya manusia yang terlibat sebagai pelaksana APBDes ini. Pada saat seorang sekdes mengkompilasi RKA dalam rangka rangka menyusun APBDes dimana proses ini tak terpisah dari penyusunan RKP Desa, ia melakukan banyak hal dengan skill tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 114 dengan gambaran tanggung jawab sebagai berikut:

  1. Sekdes adalah ketua tim penyusun RKP Desa
  2. Sekdes juga harus memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan melibatkan pelaksana kegiatan
  3. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana
  4. Menyiapkan ranperdes APBDes, Menyiapkan Ranperdes APBDes jika dibutuhkan dan juga menyiapkan ranperdes pertanggungjawaban APBDes
  5. Menyususn rancangan Keputusan Kepala Desa terkait pelaksanaan APBDes
  6. Mendokumentasi dengan baik keseluruhan prosesnya

Peran pemerintah kabupaten melalui Camat dan Bupati dalam hal ini sangatlah penting sebagaimana diatur yakni menjalankan fungsi evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam implementasi UU Desa ini.

Pentingnya Skill Bermitra Strategis Dengan Para Implementator UU Desa

Ada beberapa posisi baru di desa yang diatur dalam UU Desa ini adalah posisi pendamping desa yang berasal dari unsur pendamping professional, Kader Pemberdayaan masyarakat dan pihak ke 3. Pendamping professional yang berkedudukan di desa adalah Pendamping Lokal Desa (PLD) dan yang di kecamatan adalah pendamping desa (PD). Sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat dipilih melalui Musyawarah Desa (Musdes). Adapaun pihak ke 3 hadir jika dibutuhkan secara relevan dari berbagai kalangan misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, perusahaan dan lainnya.

Kegiatan pendampingan adalah asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Ini diatur dalam permendesa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa. Adapun tujuannya adalah Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
  2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
  3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
  4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

                Peran dan fungsi para pendamping yang akan melakukan fungsi pendampingan di desa ini adalah suatu peluang strategis yang harus dipahami dan dioperasionalkan secara harmonis oleh pemerintahan desa. Dari empat kewenangan desa yakni: penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan hanya dua yang akan/boleh mendapatkan bantuan pendampingan dari para pendamping yakni kewenangan pembangunan dan kewenangan pemberdayaan saja.

Para pendamping ini sebenarnya adalah “energy” positif bagi pemerintahan desa sehingga jangan sampai terjadi konflik kewenangan, konflik kepentingan, maupun ketidaksesuaian dan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Nah, terkait dengan hal tersebut seorang sekretaris desa harus mempunyai pemahaman yang benar tentang apa, siapa dan bagaimana para pendamping ini berperan. Perlu juga arah strategis agar bagaimana pola kemitraan yang terbangun dapat di kelola serta dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintahan desa. Ada banyak hal yang bisa digali dari hal ini berdasarkan problem khas desa serta arah kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

Sekretaris Desa Dan Ujung Tombak Pelayanan Prima Di Desa

                Sebagaima kita ketahui bahwa pelayanan publik yang baik adalah bagian penting dari reformasi birokrasi di Indonesia. Butuh kerja keras untuk mewujudkan layanan pemerintahan desa dengan standar layanan prima. Sebuah perusahan butuh waktu panjang dan perjenjangan pelatihan untuk karyawan mereka untuk sekedar melatih bagaimana sikap dalam melayani yang baik (attitude), bagaimana memperhatikan pelanggan (customer) secara baik (attention) serta bagaimana tindakan (action) terbaik yang sebagaimana dibutuhkan pelanggan serta sesuai dengan standar operating procedure (SOP) perusahannya. Demikian gambaran kecil tentang bagaimana pelayanan prima itu bukan perkara sepele dan mudah dilakukan sebagai budaya kerja sebuah organisasi. Terlebih perusahan punya orientasi keuntungan (profit oriented) sedangkan pemerintahan desa tidak selalu berorientasi pada keuntungan namun lebih besar pada pelayanan umum (public service).

Lagi-lagi peran Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab kesekretariatan dan perkantoran di desa menjadi sangat relevan. Pehaman yang baik serta skill yang cukup seorang sekdes menjadi penting agar dapat merubah budaya kerja organisasi pemerintahan desa sebagaimana road map refrmasi birokrasi yang melayani publik ini. Tidak mungkin desa dilepaskan begitu saja untuk mencapai target layanan prima pada public sebagaimana road map reformasi birokrasi tersebut. Apalagi sudah jelas desa pada posisi yang tertinggal. Kita kembali pada amanat undang-undang bahwa ada Camat dan Bupati yang punya peran mengevaluasi, membina dan mengawasi. Kemudian apa peran Gubernur untuk melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, procedure dan kriteria dalam implemetasi UU Desa ini dan juga ada pemerintah pusat melalui kementrian yang akan menetapkan norma, aturan, standard an kriteria yang relevan.

 

[1] http://bps.go.id/brs/view/1158

[2] Peraturan Presiden no 10 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025

[3] Lampiran Perpres No 10 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025

Selera Humor Dan Teror Bom Jakarta (Teror Vs Humor)

Standar

Terorisme itu tidak lucu. Gak ada lucu-lucunya namun mengapa netizen indonesia justru menjadikan kejadian teror bom jakarta sebagai obyek kelucuan yang beragam macam bentuk? mulai dari posting lucu, meme lucu, surat terbuka lucu dan kelucuan lainnya.. tentu saja ada juga respon serius maupun sok serius bertebaran di media sosial. tapi lebih asik saya ngobrol soal yang lucu-lucu aja disini. ngobrol santai….

sudah lazim orang tahu bahwa tujuan utama terorisme adalah menyerbarkan rasa takut dan mengokohkan eksistensi mereka di tengah masyarakat. artiya kaum teroris ini membunuh satu orang untuk membuat takut ribuan orang. mereka meledakkan bom di satu lokasi simbolis untuk mengirim pesan ke berbagai penjuru atas keberadaan mereka dan tujuan jangka panjang mereka. dan kasus bom jakarta ini ditengarai sebagai aksi ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah). setidaknya demikianlah release yang yang dilakukan pihak kepolisian serta pengakuan yang diunggah pihak isisi sendiri. http://news.detik.com/internasional/3118788/isis-klaim-dalangi-teror-bom-jakarta-sebut-targetnya-warga-asing, http://news.detik.com/internasional/3118788/isis-klaim-dalangi-teror-bom-jakarta-sebut-targetnya-warga-asing, http://elshinta.com/news/42538/2016/01/15/polisi-berhasil-identifikasi-pelaku-teror-bom

Namun ini Indonesia.. Respon yang muncul bukannya rasa takut melainkan rasa humor. Entah sejak kapan bangsa ini menjadi begini penuh humor. Dulu memang pernah bangsa kita mengidentifikasi diri sebagai bangsa yang ramah (era orba) bahkan dalam kurikulum sekolah di mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila namun di rezim berikutnya terjadi chaos begitu rupa dan kita tak lagi  mengidentifikasi diri sebagai bangsa ramah itu sebab kemarahan, tawuran gang maupun suporter bola, kelompok atas nama agama membakar warung di bulan ramadhan serta mengacungkan pedang di jalan-jalan,  hingga baku  tembak kelompok masyarakat,   bisa terjadi dimana saja kapan saja. tentu itu mencekam.  Namun mungkin lebih tepatnya pada awalnya mencekam hingga kemudian menjadi terbiasa setelah serangkaian teror-teror “pendahuluan”.

Respon humor ini memang dalam beragam bentu. ada yang gambar atau lazim disebut meme, kisah humor, percakapan (imajinatif)  humor seperti para teroris bom jakarta itu “budhek” (tuli) disuruh ke suriah malah ke sarinah, serta bentuk lainnya.   Beberapa meme  berikut beredar luas di kalangan netizen misalnya berikut:

Beberpa hal lucu yang saya tangkap dalam humor para Netizen Pertama, mereka menjadikan respon “wong cilik” yang bekerja di lokasi kejadian sebagai bukti hal lucu dimana di belahan negeri lain saat ada aksi terorisme warganya berlarian menjauh. sedangkan tukang sate, pedagang asongan, dan para pengamen jalanan justru mearasa ini adalah momen peningkatan omset. So, foto mereka tetap asik bekerja di tengah situasi yang seharusnya penuh takut adalah kelucuan penting pertama. ini adalah pesan netizen pada teroris bahwa masyarakat tidak takut. Kedua, Masyarakat menjadikan kejadian ini tontonan. Bukannya berhamburan menjauh alih-alih masyarakat berkumpul menyaksikan kejadian padahal polisi saja berlindung di belakang  mobil-mobil mereka di tengah baku tembak. Seolah pesan masyakarat penonton itu bahwa kami tak takut peluru nyasar atau peluru kalian mengarah pada masyarakat. What?! Ini tidak takut atau tak sadar bahaya…?.   Ketiga, tentu saja infotainment juga punya produk penting yakni polisi ganteng yang sedang beraksi di arena menjadi artis baru di kalangan gadis-gadis remaja dan penggemar infotainment yang mengolah informasi ala infotainment tentunya. Bayangkan situasi terorpun yang seharusnya mencekampun   bisa menciptakan artis lokasi (arlok) yang membuat dada penonton infotainment berdebar-debar menonton acara ini. Semacam istilah cinta lokasi (Cinlok) yang juga muncul dari dunia infotainment. Keempat, tentu nasionalisme juga ambil tempatlah. Muncul juga respon dalam berbagai bentuk itu tentang betapa Indonesia adalah bangsa besar yang tidak takut teror serta tidak takut menghadapi terorisme. Tagar-tagar yang muncul sejalan ini misalnya: #indonesiaberani, #KamiTidakTakut dan sebagainya. Simak saja berita ini: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/15/tagar-seputar-teror-jakarta-bermunculan-dari-kamitidaktakut-sampai-cumadegdegan .

Tentu saja ada pula humor yang tidak layak dilakukan oleh netizen dan segera mendapat serangan protes netizen lagi untuk kemudian dihapus yang memposting. Misalnya meme yang menjadikan polisi di arena kejadian sebagai bahan humor. Saya pasti tidak memuat disini sebab saya juga tidak setuju menjadikan polisi yang sedang berjibaku itu sebagai bahan humor.

So, pertanyaan beriutnya benarkan hal tersebut benar-benar humor? Bolehkah humor ini dilakukan? layakkah? Membicarakan humor ini membuat saya terkenang Gus Dur yang sering menjadikan humor sebagai cara efektif untuk menyampaikan pesan. Beberapa pesan humor Gus Dur bahkan saat ini menjadi kode umum dari masyarakat untuk mengkritik negara misalnya; “Gitu aja kok repot” untuk merespon tiap kali berhadapan dengan hal birokratis dan “anggota DPR kayak anak TK” menjadi ungkapan umum ketika ada kasus kelakuan anggota DPR yang kurang layak. Jadi kalau teroris menyampaikan pesan agar mereka diakui dan takuti dengan cara teror maka kemudian masyarakat (netizen) menjawan pesan tersebut dengan cara humor yang berarti tidak takut. Pesan tersirat dijawab dengan pesan tersirat. Mungkin boleh juga kalau saya bilang disini: tetaplah berselara humor yang serius dan jadikan selera humor secara benar.  Melawan serta mengkritik dengan humor juga toch bukan kali pertama  terjadi di negeri ini.